uu apotek. uu ri no. uu apotek

Etika Profesi. ekarahmawati1. 1027 tahun 2004. 25 tahun 1980, Permenkes No. 2. 104 / 2021 Nama Obat : Nama Obat : Satuan : Satuan : Stok Nama pengambil Stok Nama pengambil Tangga Masuk Keluar Sisa Tangga Masuk Keluar Sisa l l. f APOTEK PANEL. Peraturan. Rsm Wrdani. Etika dan Perundang-undangan 1. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian - Pasal 21 ayat 2 seharusnya penyerahan dan pelayanan obat . PER UU APOTEK. Kemudian ada Apoteker baru yang akan menggantikan Apoteker Y. Bagikan atau Tanam DokumenJudul. Berdasarkan KBBI, apotek merupakan tempat meramu serta menjual obat berdasarkan resep dokter dan barang medis lainnya. 2. Dewi Wijayanti. dokter; dan f. id : 7 hlm. Standar Kegiatan Usaha Toko Obat sesuai Permenkes No 14 Tahun 2021. Menurut PP No. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik T. No. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya. Peraturan Menteri Kesehatan NO. JAKARTA, KOMPAS. 5 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (3). Uu Apotek Panel Makalah. Permenkes 35-2014 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. (5). Pengertian ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. Bagikan atau Tanam DokumenBerikut 7 standar tersebut: 1. Tags. Latar Belakang. Dispensing Obat Oleh Tenaga Kesehatan Lain. 39 Th 1999 ttg Hak Asasi Manusia 6. Buku standar Farmakope Indonesia, ISO, MIMS, DPHO, serta kumpulan peraturan per-UU yang berhubungan dengan apotek. UU RI NO. +62 21 56962581 Fax. PP No. Begini Syarat Mendirikan Apotek dan Toko Obat. Selain itu Apoteker juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional atas permintaan masyarakat. 23 tahun 1992). farset June 16, 2021 Apoteker, Mahasiswa Apt Leave a comment. PER UU APOTEK. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (mencabut UU No 3 tahun 1953 dan UU No 7 tahun 1963); UU No. 9/1960. UU. apotek bab 2. 889 / MENKES / PER / V / 2011, meliputi pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan. 922/Menkes/Per/X/1993, yaitu: Telah mengucapkan janji atau sumpah sebagai apoteker. 51 thn 2009 pekerjaan kefarmasian. (3) Untuk permohonanizin PBF yang akan menyalurkan bahan obat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi surat bukti penguasaan laboratorium dan daftar. 9 tahun 2017 tentang Apotek PP 51 tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian Permenkes RI No. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Program Pengungkapan Sukarela; DJP Tanggap Covid-19; Pajak Digital; Infografis; Jurnal Pajak; Lapor Tahunan; Buku Elektronik;. 355. (4) Rincian kegiatan pada menu pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan SPP-IRT danDAFTAR KEPUSTAKAAN WAJIB APOTEK. Asep Ekas Somantri. 22 THN 1999 PEM. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Makalah Pbf Kel. (1) Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk. Permendikbud 154 serta Surat Nomenklatur Undang-Undang. GudangIlmuFarmasi – Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terbaru terkait STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN dalam Peraturan Menteri Kesehatan. pelayanan medik dan. Yang dimaksud dengan apotik dalam Peraturan Pemerintah ini ialah suatu tempat tertentu, dimana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian. nadya rizki. PER UU APOTEK. Dalammelakukan pekarjaanya sebagai tenaga. Menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan sediaan farmasi yang. Apoteker dan TTK. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Permenkes No 34/2021 : Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik. No. PERJANJIAN KERJA SAMA. Menurut UU No. 1. dapat disamakan dengan apotik dokter, oleh karenanya haknya pun harus dibedakan. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK. Apotek sebagai badan usaha retail, bertujuan untuk menjual komoditinya, dalam hal ini obat dan alat kesehatan, sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan profit. pangan olahan. 22 thn 1997 narkotika 3. Wayan esa. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 3 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun. Toko obat di Kawasan Glodok, Jakarta Barat, Sabtu, 9 Oktober 2021. 39. Apoteker pendamping (APING) apotek Y mempunyai masalah dengan konsumen terkait ketidakjujuran dan kesalahan dalam memberikan informasi obat sehingga menyebabkan konsumen marah dan mengancam akan mempublikasikan di koran lokal Jogja. ” Selanjutnya berdasarkan Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa,. 4, LN 1953/NO. PMK No. yang bukan berdasar resep, akan tetapi berdasarkan. Perlindungan Konsumen. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk padastudi kasus uu kesehatan by leklesia. Care-giver. 29. SEKAR. pbbbf dan toko obat. 36 Th 2009 ttg Kesehatan 3. 5. paramitha. 434 Pengunjung sedang online saat ini. 1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap. b. 1 . Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. papan nama Apotek, yang memuat paling sedikit informasi. Permenkes No. 1332 tahun 2002, Kepmenkes N0. 5 THN 1997 PSIKOTROPIKA 2. -7- produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional- meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat2. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian Obat, pelayanan Obat Berikut adalah fungsi dan tugas dari para apoteker: Merancang, memproduksi, dan mendistribusikan obat. Logbook PKPA PBF_Hari ke 1_19 Oktober 2020. 5. 3 tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek, sebelum adanya peraturan ini maka pembukaan apotek boleh dilakukan dimana saja dan tanpa ijin pemerintah 2) UU No. docx. 72 Tahun 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika PP No. Tanpa melepas status sebagai APA, ia menjadi. UU No. AgusliMuharam. Peraturan Menteri Kesehatan NO. peraturan per uu dan latar belakang 1. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 419) UU No. 2. adheeee_mendistribusikan obat adalah pedagang besar farmasi, dan apotek tempat pelayanan kesehatan. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. 1799/Menkes/XII/2010 adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri kesehatan untuk melakukan. Struktur Organisasi Apotek Apotek 1. . Hubungan Antar Peraturan. yang. psikotropika. Papan Nama Apotek & Papan Nama Apoteker Apotek wajib memasang papan nama yang terdiri atas: a. Persyaratan pendirian apotek yang meliputi lokasi, bangunan, sarana, prasarana dan peralatan serta ketenagaan. 1. Hani Fitriyani. Judul Asli. UU 3 Th 1953 tentang Pembukaan Apotek (Lembaran Negara Th 1953 No 18); 3. SISI NEGATIF Apotek online II. Hj. Diunggah oleh Melana R. pelayanan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PER UU APOTEK. PP Nomor 20 Tahun 1962 Tentang Lafal Sumpah Janji Apoteker. balai pengobatan; dan e. farmasi uhamka peraturan per uu dan latar belakang 1. 000,00 (dua miliar rupiah) dan dari usaha apotek memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 3. Konsep apotek online memang telah mulai populer diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kelompok 1 KKN-BTH 2020. distribusi, maka terjalinlah kerjasama antara PBF dan Apotek untuk mendistribusikan obatobatan kepada Dokter, apotek menjadi perpanjangan tangan PBF yang disebut apotek panel. Tugasnya banyak dibantu oleh Asisten Apoteker lainnya yang mencangkup tugas utama seorang Asisten Apoteker. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN. pelayanan langsung tanpa resep khusus untuk obat bebas dan bebas terbatas. Pajak penghasilan Apoteker sebagai pemilik sarana apotek. tenaga keperawatan, tenaga 2. TUGAS KASUS BU PUDI. PERBANDINGAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT VS APOTEK. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Lokasi. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi diberikan “Peran strategis Praktik Kefarmasian dalam sistem kesehatan di Indonesia menurut pasal 108 UU No. 2. P. UU Narkotika No. Kewenangan Apoteker. TEMPO / Hilman Fathurrahman W. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi: a. Apoteker yang MENERBITKAN SURAT KETERANGAN dapat dikenakan ancaman sesuai pasal 78 UU No 29 Tahun 2004; “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki. Melihat perkembangan ini,. ASPEK DEFINISI. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Sehingga. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 108 menyatakan bahwa praktik kefarmasian meliputi pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sedangkan toko obat tidak. [7] Jika pelaku usaha melanggar kewajiban ini, maka ia dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau. 86. Sk Sasaran Keselamatan Pasien Fix. Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 dicabut oleh UU No. PP No. Tuliskan isi kode etik seorang apoteker terhadap dirinya sendiri (umum), Pasal 1. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 29 Th 2004 ttg Praktik Kedokteran 2. Indra Irawan. UU No. 81, Tambahan LN No2580) 4. Drs. 483. PBF. Dalam menu ini terdapat Buku Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. UU Apotek Darurat ini sebenarnya harus berakhir pada tahun 1958 karena ada klausul yang termaktub dalam UU tersebut yang menyebutkan bahwa UU tersebut. KASUS PENGADAAN Apotek menerima tawaran PBF karena ada pelicin/bonus. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ; Permenkes No. farmasi uhamka. Sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA), terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Permenkes RI No. UU No. 51Tahun 2009, Undang-undang RI No. Kasus 1. 922/Menkes/Per/X/1993 adalah: Ijazah telah terdaftar pada Departemen Kesehatan. Lina Agustina. Profesi ini perlu memastikan bahwa tidak ada interaksi yang berbahaya jika obat-obatan tersebut digunakan bersamaan.